Dummy Politik
Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang. Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis.[butuh rujukan] Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres. Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan.
Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.
Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis.[butuh rujukan] Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres. Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan.
Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.
Komentar
Posting Komentar